 |
| Pic : news.detik.com |
Indonesia telah kehilangan seorang ilmuwan energi yang
berkelas, akademisi yang bersahaja dan jujur, wakil Menteri (Wamen) ESDM, yakni
Prof. Dr. Widjajono Partowidagdo. Sebelum menjabat sebagai Wamen, lelaki
kelahiran Magelang ini aktif mengajar di almamaternya di Institut Teknologi
Bandung. Di Institut itu, Widjajono meraih gelar sarjana teknik dari Program
Studi Teknik Perminyakan ITB pada 1975. Kemudian ia memperoleh gelar Master of
Science (M.Sc) dalam bidang Petroleum Engineering (1980), dilanjutkan M.Sc
dalam bidang Operation Research (1982), dan MA dalam bidang Economics (1986)
dengan judul tesis "An Energy Economy Model for Indonesia" dari
University of Southern California (USC).
Gelar Ph.D ia dapatkan dari universitas yang sama pada 1987
setelah merampungkan desertasi berjudul "An Oil and Gas Supply and
Economic Model for Indonesia". Setelah menjabat berbagai karier akademik
di ITB, terakhir beliau menjadi anggota Dewan Energi Nasional (DEN).
Perkenalan saya dengan beliau secara akrab terjadi di
berbagai acara talkshow BBM di TV. Pertama kali kami bertemu di acara Metro TV
di sebuah acara “Kebijakan Ekonomi” dengan menampilkan mantan wakil presiden
Jusuf Kalla bulan November tahun lalu. Saya panggil beliau Pak Wid. Pak Wid dan
saya bersama dengan yang lain menjadi pembahas bagi pak JK.
Dalam acara tersebut, layaknya seorang akademisi, pak Wid
menyampaikan gagasan-gagasan kedaulatan energi. Indonesia dikatakan menghadapi
situasi energi yang sudah berubah, dari produsen menjadi konsumen energi. Yang
paling sulit adalah merubah mindset masyarakat dari penghasil menjadi importir
minyak. Era minyak sudah berakhir. Seperti layaknya pengamat, Pak Wid
sepertinya ingin mengkoreksi kebijakan pemerintah yang keliru.
Pertemuan kedua kami terjadi di acara talkshow TVOne, wamen,
saya dan politis PDI-P Effendi Simbolon membahas mengenai rencana
pemerintah Pembatasan BBM awal tahun 2012. Di acara tersebut, P. Wid sepertinya
tidak berdaya dibombardir pertanyaan mengenai pembatasan BBM yang kurang
terencana, khususnya oleh Efendi Simbolon. Anggota DPR tersebut terus menyerang
rencana pembatasan konsumsi BBM tanpa persetujuan DPR. Saya berusaha
menetralisis situasi dengan mengatakan bahwa klausul pembatasan BBM sudah ada
dalam APBN 2012. Pak Wid dengan berani membela kebijakan pembatasan meskipun
itu adalah kebijakan warisan menteri sebelumnya. Entah karena jujur dan terus
terang mengenai ketidaksiapan, argumentasi Pak Wid dengan mudah dipatahkan.
Pertemuan saya dan beliau berikutnya adalah dalam talkshow
di TVOne dengan mantan Menko Perekonomian, Kwik Kian Gie sekitar Feburari
2012. Pak Wid sekali lagi menjelaskan mengenai situasi energi kita yang
carut marut, ketergantungan pada minyak, lemahnya investasi non-BBM dan
ketidakjelasan mengenai kebijakan harga BBM.
Kala itu Wakil Menteri ESDM Widjajono memastikan, rencana
kenaikan harga BBM bakal terealisasi dalam waktu dekat. Ia menambahkan, meski
masih harus menunggu persetujuan DPR-RI, pemerintah sudah secara resmi
mengumumkan rencana kenaikan harga BBM ini kepada publik.
Menurutnya, kenaikan harga akan berkisar antara 500 rupiah
hingga 2000 rupiah per liter. Memang mengagetkan ketika menyebut angka
tersebut, karena Pak Wid begitu percaya bahwa kenaikan harga sebaiknya adalah
2000 rupiah, bukan 1500 rupiah seperti rencana pemerintah dalam RAPBN-P 2012.
Beliau punya analisis yang masuk akal, namun sayangnya hal tersebut bukan
merupakan rencana Pemerintah.
Saya juga sangat setuju dengan hal tersebut dan an mengingatkan
pemerintah agar segera menaikkan harga bahan bakar minyak jika tidak ingin
mengulang kondisi krisis pada 2008 dan subsidi tersebut sudah salah sasaran
serta tidak mendorong pemakaian energi alternatif.
Penguasaan Teknis dan Ekonomis BBM
Sebagai seorang dengan latar belakang energi, Pak Wid faham
seluk belum teknis energi. Namun nilai plusnya adalah beliau juga memiliki
latar belakang ekonomi, bakan disertasinya mengenai ekonomi energi. Pak Wid
selalu menyampaikan alasan kenaikan harga BBM dengan tujuan ganda. Kenaikan itu
baik dari sisi energi dan baik dari sisi penghematan anggaran.
Pemerintah akhirnya secara resmi mengajukan permohonan untuk
menaikkan harga BBM sekitar 30% dari harga semula. Bila disetujui Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), harga premium dan solar tentu akan naik dari Rp
4500 per liter menjadi Rp 6000 per liter.
Menurut Widjajono Partowidagdo, Wakil Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) kenaikan BBM tak bisa lagi dielakkan. Langkah ini
untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus
defisit. “APBN kita tidak akan kuat untuk terus melakukan subsidi.
Apalagi subsidi yang diberikan sebenarnya salah sasaran,” kata Widjajono.
Pak Wid juga mendorong kenaikan pada bulan April sebagai
waktu yang tepat. Pendapat Widjajono saya amini. Keputusan pemerintah menaikan
BBM di bulan April tepat. Bulan April harga barang relatif stabil bahkan
cenderung terjadi deflasi. Bila kenaikan BBM tertunda hingga Juni atau Juli
maka dampaknya akan sangat besar buat perekonomian. Sebabnya di bulan Juni dan
Juli biasanya tingkat inflasi meninggi lantaran libur dan tahun ajaran baru
sekolah.
Sayangnya kebijakan tersebut kandas di sidang paripurna DPR.
Namun pak Wid tidak berhenti. Proses edukasi BBM harus terus dijalankan lewat kampus.
Beliau mengajak saya untuk memulai diskusi BBM di kampus dengan menggandeng
ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi) dan PII (Persatuan Insinyur Indonesia). Gagasan
pengendalian terus disuarakan, apakah itu merupakan kebijakan pemerintah atau
baru sekedar wacana.
Keyakinan Akademis dan Kenyataan
Selama menjabat sebagai Wamen, Pak Wid dikenal sebagai tokoh
yang cukup kontroversial. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services
Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai almarhum Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo
sebagai seorang yang sering melemparkan wacana ke publik dan ini dinilai baik
olehnya.
Banyak orang yang berpendapat Wamen ESDM ini sebagai orang
yang suka mendobrak tradisi birokrasi. Itu tentu hal yang positif. Namun disisi
lain, dobrakan tersebut juga bisa menimbulkan ketidak-pastian karena masih
digodog internal.
"Saya apresiasi gaya-gayanya yang mendobrak tradisi
birokrasi. Sejak jadi Wakil Menteri ESDM, ia mengumbar banyak gagasan yang
menjadi banyak perdebatan," sebut Fabby ketika dihubungi Kompas.com,
Sabtu (21/4/2012).
Ia menyebutkan, wacana terakhir yang dilemparkan almarhum ke
publik adalah mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax dengan premium
menjadi premix. Lagi-lagi gagasan tersebut kandas dikalangan pemerintah
sendiri.
Wacana-wacana yang dilontarkan Widjajono ke publik relatif
belum teruji. Langkah yang dilakukan lulusan Teknik Perminyakan ITB ini hal
yang bagus. Almarhum berani mengekspresikan suatu wacana menjadi suatu
perdebatan publik.
Langkah ini pas karena dengan begitu bisa didapatkan
kebijakan publik yang teruji. "Sebuah gagasan publik memang harus dimulai
dengan suatu perdebatan," terang pak Wid.
Dalam salah satu acara talkshow di Indonesian Lawyers Club
(ILC), Pak Wid berbisik kepada saya, “mas Anggito, tugas saya adalah
menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan situasi energi kita,
meskipun sangat pahit. Saya ingin supaya situasi energi di jadikan debat publik
dan terus dicari solusi karena terlalu berat bagai pemerintah sendiri untuk
berpikir”.
Kejujuran dan keberanian mengungkapkan yang sebenarnya
terjadi sudah lazim disampaikan di dunia akademik dalam berbagai seminar
mengenai kebijakan. Namun tidak lazim di lontarkan oleh birokrat apalagi
setingkat pimpinan menteri dan wakil menteri. Ada anggapan bahwa kebijakan
pemerintah dikeluarkan setelah digodog matang secara internal. DPR juga sering
merasa memiliki hak pertama untuk mengetahuinya atas berbagai kebijakan publik.
Pak Widjajono sudah memulai sebuah tradisi baru mengawinkan
pemikiran akademik yang obyektif dan kebijakan yang transparan. Meskipun
kontroversial, saya mengapresiasi atas berbagai gagasan beliau. Saatnya
mendobrak tradisi birokrasi yang kaku, monoton dan tidak kreatif. Selamat jalan
Pak Widjajono, semoga segala dedikasi, pengabdian, amal dan perbuatannya
diterima disisiNya, Amiin.
